KPUD DI MINTA JALAN SESUAI HARAPAN

ENREKANG, SULAWESI SELATAN__Anggota KPU Propinsi Sulsel, Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM, Syamsir mengakui jika pelaksanaan pemilukada gubernur dan bupati digabung bisa meminimalisir anggaran serta sesuai dengan keinginan komisi pemilihan umum untuk bisa menggabungkan pelaksanaan pemilukada.

Hanya saja, untuk pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Enrekang, khususnya untuk pemilukada bupati yang akan dilaksanakan di akhir bulan Agustus mendatang, agak sulit disamakan dengan pemilukada gubernur yang kemungkinan akan digelar April 2013, sebab tahapan pemilukada bupati juga harus segera dimajukan untuk disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan gubernur. “Tahapan pemilukada harus dilakukan 7 hingga 8 bulan sebelum pelaksanaan pemilukada. Ini yang harus dilakukan dan disesuaikan. Jadi memang agak sulit untuk bisa menyatukan pelaksanaan pemilukada gubernur dan bupati di Kabupaten Enrekang,” bebernya. Ditambahkannya, permasalahan lainnya adalah lamanya pelaksanaan pelantikan bupati terpilih, jika merujuk aturan yang berlaku pelantikan akan dilakukan di akhir tahun 2013. 

Anggota DPRD Enrekang yang juga Ketua Komisi II, Arfan Ranggong menyatakan dukungan penuh jika pelaksanaan pemilukada gubernur bisa disatukan dengan pelaksanaan pemilukada bupati. “Saya pribadi mendukung penggabungan pilkada untuk meminimalisir anggaran, namun regulasinya harus jelas . Kalo memungkinkan kenapa tidak dilakukan,” jelas Arfan. Ditambahkan, penggabungan pemilukada bupati untuk Kabupaten Enrekang, Sidrap serta Kota Parepare tidak berdampak untuk meminimalisir anggaran jadi tidak berpengaruh. “Tidak ada dampaknya penggabungan pemilukada 3 daerah di Ajatapareng. Jika dikatakan untuk menghindari mobilisasi massa juga kecil kemungkinan terjadi. Yang mengguntungkan daerah justru jika pemilukada gubernur bisa digabung dengan pemilukada bupati. Makanya kita sementara mencari dan memahami regulasinya,” jelasnya. 

Sekadar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang menganggarkan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 mencapai Rp14 miliar untuk dua putaran. “Estimasi anggaran yang kami perkirakan Rp14 miliar untuk dua putaran,” jelas Ketua KPU Enrekang Usman Abdullah. Dijelaskannya, pelaksanaan pilklada 2013 diusulkan untuk dilaksanakan serentak di 3 tiga daerah yakni Sidrap, Parepare serta Enrekang. “Tahapan pemilihan kami rencanakan sesudah lebaran, sedangkan pemilihan direncanakan berlangsung sekitar 29 Agustus,” katanya. KPU Enrekang, kata dia sudah mulai menyusun aturan-aturan pemilihan yang disesuaikan dengan aturan KPU pusat. “Partai polotik yang ingin menyusun calon harus memiliki perolehan suara minimal 15 persen dari jumlah kursi DPRD. Terkait calon perseorangan, harus didukung sekurang-sekurangnya 6% surat dukungan yang disertai dengan foto copi KTP atau surat keterangan tanda penduduk yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya. 

(Sumber: Pare Pos, Jum'at 28 Oktober 2011)