SEKDA SULITKAN ANGGARAN PILKADA

ENREKANG, SULAWESI SELATAN__Estimasi anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Enrekang yang mencapai Rp14 miliar dinilai terlalu tinggi. Bahkan anggaran sebesar itu, tidak mampu direalisasikan Pemkab Enrekang.

Selain diakui Bupati Enrekang, H. La Tinro La Tunrung, juga disampaikan Sekda Enrekang H Muh Amiruddin. “Kalau nilai sebesar itu, berat bagi keuangan daerah,” kata Amiruddin, kemarin. Pembiayaan saat ini kata Amiruddin, sangat terbatas. Olehnya itu lanjut dia, masalah anggaran untuk pemilukada ke depan perlu dikaji bersama KPU Enrekang. Apalagi lanjutnya, masalah pemilukada mutlak dianggarkan. “Ini harus dilakukan, tinggal kita liat rasionalisasi anggarannya. Kapan anggarannya dimunculkan apakah tahun depan atau tahun akan datang,” kata Amiruddin. Olehnya itu kata Amiruddin, saatnyalah KPU memasukkan rincian anggaran ke daerah agar dapat dikaji lebih awal. Apalagi kata dia, saat ini pihaknya sementara menyusun anggaran untuk 2012 mendatang. “Kita harap agar KPU segera memasukkan rincian anggarannya termasuk tahapannya, biar kita kaji bersama,” pinta Amiruddin. 

Sementara Ketua DPRD Enrekang Andi Natsir yang menerima rombongan KPU Enrekang mengatakan bahwa permasalah anggaran akan dikonsultasikan dengan anggota DPRD serta pihak eksekutif. “Kita akan melakukan pembahasan bersama terlebih dahulu dengan rekan-rekan anggota DPRD dan tim eksekutif,” katanya. Ketua Komisi II Arfan Rangong mengatakan bahwa DPRD akan melakukan kajian terlebih dahulu terkait usulan penggabungan pelaksanaan pemilukada gubernur dan bupati. “Regulasi serta dampaknya perlu dikaji terlebih dahulu. Jika memungkinkan tentu akan ditindaklanjuti,” ujarnya. 

Ketua KPU Enrekang Usman Abdullah, berjanji segera mengajukan rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pemilukada Enrekang. Termasuk juga tahapan yang akan dilakukan ke depan. “Insya allah dalam waktu dekat kita akan ajukan anggaran pemilukada ke pemerintah,” kata Usman. Nilai sebesar Rp14 miliar kata Usman, belum final. Pihaknya kata dia, baru akan membahas secara detail persoalan penganggaran tersebut. “Ini baru estimasi kita. Rinciannya sementara kita bedah,” kata Usman. Usman mengaku jika pihaknya mengupayakan agar anggaran pesta demokrasi dapat diminimalisir. Pembiayaan-pembiayaan kata Usman, harus disesuaikan dengan harga standar yang ada di kabupaten. “Kita tidak mau ada penganggaran yang berlebihan. Makanya kita usahakan agar setiap pembiayaan ada dasar hukumnya,” tandas Usman.

(Sumber: Pare Pos, Rabu 26 Oktober 2011)